TEKNOLOGI DAN PERTAHANAN NASIONAL

Thursday, July 27, 2006

Teknologi, Elemen Kunci Pertahanan Negara

Belajar dari Singapura

Teknologi membentuk dan menentukan pola pelaksanaan sebuah perang (conduct of war) demikian A.J Baker (1986) dalam bukunya ’Technology at War’. Sehingga, menurut Baker, jika suatu negara ingin pertahanannya kuat, maka harus mendasarkan pola pertahanannya dari perspektif kemajuan teknologi. Teorema tersebut dipahami betul oleh Singapura. Dari perspektif teknologi, pola pertahanan Singapura tidak bisa dikatakan sebagai pola pertahanan yang bersifat interdependen dengan negara tetangganya. Menilik dari tingkat kecanggihan teknologi perlengkapan militer dan kapabilitas industri pertahanannya, Singapura nyata-nyata telah menjadikan teknologi sebagai landasan dari pertahanan negaranya. Dan dengan mendasarkan pola pertahanannya dari perspektif kemajuan teknologi, Singapura sementara ini, memiliki potensi untuk menjadi super-power regional dalam konteks kemampuan proyeksi kekuatan militer.

Belanja militer Singapura tidak semata-mata karena negeri ini punya uang. Kasus pengadaan 6 fregat stealth (yakni berteknologi anti radar mutakhir) baru-baru ini misalnya, membuktikan bahwa negeri ini memperhitungkan benar peran teknologi sebagai pivot dalam penentuan pola pertahanan negara. Negeri ini memahami betul bahwa tren perang laut masa depan ditentukan oleh kemajuan teknologi bawah air dan armada kapal perang permukaan berkemampuan stealth, sehingga selain pengadaan 6 fregat stealth diatas, baru-baru ini mereka juga membeli 4 kapal selam kelas Sjoormen buatan Swedia. Memang Singapura juga diuntungkan oleh potensi ekonomi dan posisi geopolitisnya, yakni disatu pihak, negara ini banyak duit dan dipihak lain, sebagai salah satu Sekutu AS di Asia Tenggara (Asteng), maka negara ini juga memperoleh berbagai kemudahan dalam mengakuisisi senjata termutakhir buatan Barat.

Teknologi dan Pola Pertahanan

Barangkali Singapura adalah salah satu negara Asteng yang pola pertahanannya jelas-jelas dibangun oleh dorongan kemajuan teknologi (technology driven). Selain pertahanan maritim sebagaimana disebutkan diatas, untuk urusan pertahanan udara, Singapura menyelaraskan doktrin Douhet, yang menyatakan bahwa pihak yang menang perang adalah yang pertama kali menguasai udara, dengan kemajuan teknologi yang nyata-nyata ikut berperan dominan dalam perang udara. Setelah pengadaan pesawat peringatan dini Grumman E-2C Hawkeye, negeri ini melengkapi armada udaranya dengan F-16 buatan AS. Walaupun Indonesia juga menggunakan F-16, namun teknologi menjadi basis untuk penyusunan armada F-16 Singapura. Jika RI saat ini masih menggunakan F-16 varian Block 15 OCU (Operational Capability Upgrade) dan relatif tidak melakukan modifikasi signifikan dalam kurun waktu 20 tahun lebih, Singapura kini telah memiliki F-16 dengan varian termodern yakni Block 52. Bahkan Singapura saat ini ikut dalam konsorsium JSF (Joint Strike Fighter) F-35, yakni pesawat tempur generasi ke-5 yang juga berkemampuan stealth. JSF F-35 akan memperkuat AU Singapura di 5-6 tahun kedepan.

Baker (1986) selanjutnya juga menyampaikan bahwa pihak yang memiliki kapabilitas teknologi yang lebih baik dibandingkan rivalnya, akan sanggup untuk mengambil inisiatif lebih dahulu dan inisiatif yang diambil tersebut dapat dalam bentuk apapun. Hal ini jelas terbukti, sebagai contoh, dengan fregat stealth, AL Singapura memiliki keunggulan teknologi maritim paling optimum dan berpotensi untuk melakukan pre-emptive attack ke seluruh wilayah perairan regional. AL Singapura sementara ini merupakan proxy pertahanan maritim regional dan dengan segala konsekuensinya, termasuk konsekuensi negatif (bagi negara Asteng lainnya), misalnya klaim Singapura sebagai penguasa de-facto Selat Malaka serta potensi Singapura untuk melakukan gun-boat diplomacy (diplomasi kapal perang) yakni kebebasan menentukan sejumlah peraturan maritim regional sepihak, demi kepentingan mereka.

Implikasi bagi Pertahanan Asia Tenggara

Thailand dan Malaysia adalah dua negara yang saat ini mulai berorientasi pada upaya pengelolaan pertahanan negara berbasiskan teknologi. Walaupun kemajuan ekonomi kedua negara tersebut masih menempatkannya pada urutan dibawah Singapura. AL Thailand telah meninggalkan pola pikir bahwa pertahanan maritim cukup hanya dengan teknologi kapal penyerang cepat, dengan mengakuisisi kapal induk V/STOL (Vertical/Short Take-Off Landing). Demikian juga untuk pertahanan udara, teknologi rudal jarak dekat sudah ditingkatkan, dengan mengakuisisi 100+ rudal AMRAAM (Advanced Middle Range Air to Air Missiles).

Malaysia belum lama berselang telah mengakuisisi 18 jet Sukhoi Su-30 MK buatan Russia, berikut rudal udara-ke udara jenis Vympel R-77 (sebanding dengan rudal AMRAAM buatan AS), Malaysia juga akan membeli jet penyerang jarak jauh jenis Sukhoi Su-34. Malaysia sejauh ini masih belum memberikan perhatian signifikan pada pertahanan maritim.

Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang relatif masih belum sanggup mengikuti pola yang dilakukan Malaysia dan Thailand. Krisis ekonomi yang mendera, berikut sejumlah masalah dalam negeri lainnya, menjadikan kedua negara ini masih sangat terbatas dalam upaya menjadikan teknologi sebagai pivot pola pertahanan nasionalnya. Teknologi memang umumnya mahal, namun yang terpenting adalah pola pikir untuk menyadari akan peran kritis dari kemajuan teknologi dalam membentuk pola pertahanan yang sanggup menjamin kondisi pertahanan nasional kondusif yang berkesinambungan.

Wednesday, July 26, 2006

The Pacific Solution, Penjara CIA di Indonesia ?

Belum lama berselang, dunia dikejutkan dengan adanya berita besar bahwa sejumlah negara Eropa telah memfasilitasi proses transportasi dan juga penahanan sejumlah warga berbagai negara yang diduga teroris oleh Pemerintah AS. Laporan yang ditulis oleh Dan Bilefsky dari The New York Times edisi tanggal 8 Juni 2006 tersebut menyebutkan bahwa 14 negara Eropa nyata-nyata telah menjadi bagian dari jaringan-tahanan Badan Intelijen AS (CIA) yang disebut dengan CIA detention networks. Ke-14 negara tersebut terbukti telah memberikan fasilitas izin penerbangan, fasilitasi penahanan dan interogasi, berikut penyediaan fasilitas untuk personil intelijen AS dalam usahanya memperoleh informasi strategis dari sejumlah orang, dari berbagai penjuru dunia, yang ditahan dengan label teroris. Bahkan dalam laporan tersebut, Bilefsky menyatakan pula bahwa Rumania dan Polandia telah memiliki penjara khusus untuk para tahanan CIA (Central Intellegence Agency).

Memang semenjak AS menyatakan perang terhadap terorisme pasca serangan di WTC (World Trade Center) tanggal 9 September 2001 lalu, otoritas keamanan AS menyadari bahwa penjara Guantanamo Bay yang terletak di Kuba tidak akan sanggup menampung para tahanan dari mandala perang AS melawan terorisme, yang oleh Presiden AS George Bush dinyatakan, akan membentang dari pegunungan Afghanistan sampai rimba raya Zimbabwe. Sehingga perlu dipikirkan alternatif sejumlah lokasi lain yang dapat menjalankan peran seperti penjara Guantanamo Bay, Kuba yang telah dipakai AS selama ini. Dan tampaknya dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini sejumlah negara Eropa telah menyediakan penjara berikut fasilitas pendukungnya untuk keperluan perang anti teroris (war on terror) yang dilancarkan AS.

Kasus yang terjadi di Eropa menjadi menarik, karena sejumlah pakar hukum Eropa lantas mempersoalkan masalah tersebut, terutama pada konteks paradoks peran pemerintah negara yang mestinya memberikan perlindungan bagi rakyatnya dengan peran pemerintah negara yang harus membiarkan warganya dihukum oleh negara lain dalam konteks suatu perbuatan kriminal yang dikategorikan berskala global.

Hal yang sama terjadi di Australia. Perdana Menteri John Howard baru-baru ini menyatakan pusat rehabililitasi masyarakat (detention centre) di Woomera, Australia Selatan untuk dapat di alih fungsikan sebagai penjara ala Guantanamo Bay guna menerima tahanan yang di label teroris oleh CIA. Sikap Howard saat ini mengundang pro-dan kontra di lingkungan publik Australia, apalagi menyangkut kasus penanganan dan pembiayaan dari pusat-pusat rehabilitasi masyarakat yang nantinya akan difungsikan untuk hal-hal tersebut.

Kasus di Australia ini tampaknya berbuntut panjang, karena ditengarai AS sampai pada pemikiran untuk menjadikan sejumlah negara di Pasifik, termasuk barangkali sejumlah pulau di Kepulauan Nusantara, menjadi tempat-tempat penahanan (detention camp) bagi pihak-pihak yang dilabel teroris oleh otoritas keamanan AS. Pemikiran yang oleh media Australia di sindir dengan sebutan The Pacific Solution ini merupakan dampak langsung dari perang anti terorisme yang digelar AS semenjak tahun 2001 lalu.

TEORI BARNETT DAN DIMENSI KOMPLEKS PERANG A.S MENGHADAPI TERORISME

Pemikiran mengenai doktrin pre-emptive attack sudah dimiliki AS semenjak perang AS-Spanyol tahun 1898 (Lodge, 1999). Bagi AS, segenap ancaman nasional, sedapat mungkin di netralisir terlebih dahulu sebelum mencapai wilayah AS. Dan selama dua perang dunia terakhir, AS telah berhasil menerapkan doktrin tersebut sebagai upaya pertahanan nasional yang paling efektif. Namun semenjak serangan di WTC pada tahun 2001 lalu, semuanya telah berubah. AS saat ini menggelar perang berskala global. Bahkan dengan kapabilitas militer yang dimilikinya, maka AS berada dalam posisi untuk melakukan prosedur peperangan (conduct of war) menurut caranya sendiri, bahkan arena pertempuran (battlefield) nya pun dapat di tentukannya sendiri.

Seorang pakar strategi militer dan politik dari Pentagon, Dr. Thomas P.M Barnett dalam bukunya The Pentagon New Map (2004), belakangan ini malah menyebutkan bahwa dalam kaitan tersebut, AS bahkan sanggup merancang aturan mainnya sendiri. Dr. Barnett selanjutnya juga menyatakan bahwa aturan main (rule set of the game) inilah yang menjadi kunci dalam segenap upaya AS untuk mencapai tujuan utama dari perang menghadapi terorisme. Namun, menurut Barnett, permasalahan akan timbul, sejalan dengan sejumlah pihak lain, yang tentunya tidak memahami tentang rule-set yang dirancang oleh pihak yang berkompeten tersebut (baca AS). Konflik ketidak-pahaman aturan main inilah, menurut Barnett, yang akan memicu implikasi luas bagi sejumlah negara di dunia, terutama pada tatatan politik dan diplomasi. Bagi Barnett, peran AS adalah memahamkan rule-set yang telah disusunnya pada pemerintah negara-negara diluar AS dan mendorong pemerintahan negara-negara diluar AS tersebut untuk mendinamisasinya dalam artian positif.

Barnett dalam teorinya menyatakan bahwa AS membagi dua dunia menjadi The Core yang berisikan AS dan sekutu-sekutunya dan The Gap yang berisikan negara-negara diluar The Core. Dasar dari terbentuknya dua bagian dunia ini adalah aspek keterhubungan (connectedness) dari negara-negara tersebut. Keterhubungan, menurut Barnett adalah landasan dasar dan esensi yang fundamental untuk adanya transaksi informasi yang memungkinkan adanya saling pemahaman dan saling sepakat antara berbagai pihak, sehingga proses dinamisasi kepentingan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Negara yang masuk dalam kategori The Core adalah yang telah terhubung dengan baik (well connected) satu dengan lain, tentunya dalam perspektif kepentingan AS, dan negara yang diluar itu dikategorikan negara yang belum terintegrasi atau non integrating gap atau disingkat negara-negara The Gap.

Gambaran dunia ideal menurut Barnett adalah ketika terjadi integrasi-positif dari The Gap kedalam The Core atau dengan kata lain The Gap di ‘serap’ oleh The Core. Sehubungan bahwa The Core maupun The Gap menyangkut sejumlah negara, maka tentunya teorema Barnett, yang saat ini menjadi alur utama pemikiran para ahli strategi politik dan militer di Pentagon, akan mendorong adanya internasionalisasi dari kampanye aksi AS untuk menjadikan negara-negara yang dilabel dalam The Gap dapat terserap kedalam The Core.

Sekarang tersisa dua masalah besar: pertama, bagaimana negara yang berada dalam kategori The Gap dapat menjadi bagian dari The Core dan kedua apa yang terjadi andaikan negara yang berada dalam kelompok The Gap menolak untuk diserap menjadi bagian dari The Core. Dua permasalahan besar ini, tentunya menjadi agenda penting untuk setidaknya diwacanakan bagi para ahli strategi militer dan politik khususnya dari kelompok negara The Gap. Apalagi, Barnett mengkategorikan Indonesia dalam kelompok negara The Gap.

KETIADAAN-HUBUNGAN (DISCONNECTEDNESS) SEBAGAI AKAR MASALAH

Menurut teori Barnett (2004), sikap AS untuk menjadikan negara-negara The Gap menjadi bagian dari The Core adalah didasari pada prinsip bahwa ketiadaan hubungan atau disconnectedness merupakan akar masalah bagi stabilitas dan keharmonisan negara-negara The Core. Sehingga negara-negara yang ada di kelompok The Gap harus sedemikian ditempatkan untuk dapat langsung terhubungkan (connected) dengan negara-negara The Core. Terhubungkan disini tentunya dalam arti luas, namun yang terutama adalah memungkinkan untuk adanya transaksi informasi (yang juga dalam arti luas) dengan negara-negara The Core. Serbuan AS ke Irak belakangan ini juga dalam upaya untuk menjadikan Irak menjadi connected dengan AS, karena dengan rezim yang sebelumnya tidak memungkinkan adanya transaksi informasi antara AS dengan Irak.

Apabila teori Barnett diterapkan dengan mengambil kasus perang menghadapi terorisme, maka disconnectedness yang terjadi adalah sehubungan bahwa negara-negara yang dilabel sebagai negara pembangkang atau rogue nations adalah dikarenakan bahwa negara-negara tersebut merupakan lokus-lokus yang mana AS tidak memperoleh akses untuk melakukan transaksi informasi sama sekali. Sehingga dalam rangka membuka akses tersebut, perlu dilakukan pembukaan akses dengan paksa, dan kata ‘paksa’ disini, biasanya berupa suatu operasi militer. Terlepas dari upaya AS untuk mengurangi dan bila perlu meniadakan disconnectedness tersebut dengan operasi militer, atau upaya lainnya, hal yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa AS tidak akan berhenti melakukan upaya peniadaan disconnectedness sampai seluruh negara The Gap dapat menjadi bagian integral dari The Core. Sikap inilah yang tentunya perlu diperhitungkan pada saat suatu negara menilai perilaku politik luar negeri AS belakangan ini.

Berdasarkan teori Barnett tersebut menjadi jelas bahwa pemerintah Eropa dan Australia sebagai negara-negara yang dikategorikan The Core, terkena pertanggung-jawaban kolektif untuk ikut menjamin stabilitas The Core. Dalam kaitan ini transaksi informasi yang dituntut AS, selaku pimpinan The Core, adalah menyediakan fasilitasi penerbangan dan penahanan para tahanan AS yang dilabel teroris tersebut. Sebagai negara yang telah menyediakan diri untuk menjadi bagian dari The Core, maka Australia (baca ’pemerintah Australia pimpinan Howard’), juga harus menjadi maklum akan perlunya pengadaan dana untuk konversi sejumlah pusat-pusat rehabilitasi masyarakat menjadi tempat tahanan AS tersebut.

SIKAP NEGARA NEGARA DILUAR THE CORE

Bagi negara yang dikategorikan The Gap, yakni yang berada di luar The Core hanya tersisa satu pilihan yakni harus berintegrasi dengan The Core. Hanya perkaranya sekarang, bagaimana proses integrasi tersebut dilakukan. Dalam hal ini secara normatif terdapat dua cara yakni: secara sukarela (artinya bersifat proaktif dan menyediakan diri untuk adanya akselerasi keterhubungan dengan The Core) atau dengan dipaksa oleh AS, selaku pimpinan negara-negara The Core.

Barangkali akan timbul sebuah pertanyaan sederhana, sanggupkah negara-negara yang dikategorikan The Gap beraliansi satu dengan lainnya, sedemikian, sehingga memposisikan diri untuk menghadapi The Core ? Jawaban untuk pertanyaan ini menurut Barnett hanya satu ada kata yaitu, ’Tidak’. Hal ini sehubungan bahwa aliansi antara negara The Gap tidak dimungkinkan dikarenakan tidak adanya kohesivitas atau unsur pengikat antar negara-negara tersebut. Unsur pengikat tersebut tidak dapat dibentuk dan tidak akan mungkin dapat dibentuk diantara negara negara The Gap, karena tidak adanya keterhubungan atau connectedness antara negara-negara tersebut, kalaupun toh ada, intensitasnya akan sangat minim sehingga tidak memungkinkan adanya kohesivitas yang kuat. Akan halnya jika negara-negara tersebut mampu atau telah mampu menyediakan keterhubungan yang dimaksud, maka negara-negara yang bersangkutan akan diterima atau lebih mudah untuk menjadi bagian integral dari The Core, demikian teori Barnett.

Permasalahan pokok yang dihadapi negara-negara diluar The Core dalam konteks pemerintahan negara-negara tersebut adalah memberikan awareness atau pemahaman dalam berbagai dimensi tentang hakekat connectedness dengan The Core, berikut sejumlah implikasinya, kepada publik negara yang bersangkutan. Bicara mengenai hal ini terkadang masih juga terjadi sejumlah masalah di negara-negara, yang bahkan oleh AS telah dinyatakan sebagai bagian dari The Core (contoh kasus di Eropa dan Australia). Bagi AS adalah tugas pemerintah dari negara yang bersangkutan, dalam menangani masalah pemahaman publik tentang nilai strategis dari connectedness tersebut, sekaligus juga memberikan pemahaman publik bahwa stabilitas dan keamanan dunia global saat ini tergantung pada tingkat keterhubungan atau degree of connectedness antara The Core dan The Gap.

Sehingga menjadi lebih jelas, bahwa ”niat AS membangun penjara di Pasifik untuk menampung para tahanan perang sebagai bagian dari perang melawan teroris” harus diartikan sebagai paket informasi yang perlu di transaksikan ke segenap negara-negara di dunia. AS tentunya memperhitungkan bahwa lebih mudah mentransaksikannya dengan negara-negara yang telah well connected (yakni The Core, misalnya Eropa dan Australia) dibandingkan dengan negara-negara The Gap. Namun, sayangnya perhitungan AS tidak sepenuhnya tepat, bukti menunjukkan bahwa pemerintah Eropa (dan Australia) pun masih menghadapi kendala besar dalam memberikan pemahaman publik kepada rakyatnya. Dan hal ini adalah bukti nyata bahwa pemahaman rule set ala AS tampaknya masih sulit di tanamkan pada publik di negara Sekutunya sendiri.

Oleh karenanya masih akan membutuhkan kerja besar bagi AS dalam menjadikan negara-negara The Core untuk sepenuhnya berada dalam bingkai rule set buatan AS. Hal ini tentunya akan berkembang tidak sebatas menyangkut penyediaan fasilitas penjara, pangkalan militer dan seterusnya. Karena demi menjaga stabilitas The Core akan dibutuhkan berbagai sarana yang informasi kebutuhannya harus ditransaksikan oleh banyak negara. Bagi RI, negara yang dikategorikan The Gap, maka diperlukan kearifan pemerintah untuk menghadapi rule-set buatan AS, walaupun RI tidak perlu khawatir, sehubungan bahwa pemahaman, khususnya pemahaman publik mengenai rule set tersebut masih merupakan problematika kompleks didalam The Core itu sendiri.

Tuesday, July 25, 2006

RUDAL KORUT DAN KAPABILITAS TEKNOLOGI SEBAGAI POSISI-TAWAR POLITIK

Heboh percobaan peluncuran peluru kendali (rudal) Taepodong 2 Korea Utara (Korut) tanggal 5 Juli 2006 lalu menuai sejumlah reaksi dari berbagai negara. AS langsung memberi label provokasi terhadap aksi peluncuran rudal tersebut.

Russia bersikap lebih lunak dengan menyatakan bahwa percobaan tersebut masih terlalu dini untuk dapat dikatakan berhasil. Viktor Litovkin, koresponden militer Agensi Pemberitaan Rusia, RIA-Novosti, menyatakan bahwa kemampuan teknologi telemetri Korut masih terbatas dan Mayjen Vladimir Dvorkin, pakar rudal-strategis, sebagaimana dikutip RIA-Novosti, menyatakan bahwa masih terbentang jalan panjang untuk aplikasi militer Taepodong 2 dengan efektif. Menlu Sergei Lavrov, resmi menyatakan bahwa rudal Korut bukan ancaman nasional bagi Russia dan dubes Russia untuk PBB, Vitaly Churkin, menambahkan bahwa Moskow tidak setuju apabila diberikan sangsi PBB terhadap Korut.

Jepang dan Korsel bereaksi lebih serius. Kedua negara menilai peluncuran rudal tersebut merupakan sesuatu yang patut dikhawatirkan, sehubungan dengan teknologi nuklir Korut, yang dikabarkan telah mendekati kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir. Rudal jelajah memang hanya sistem pembawa (delivery systems), namun apabila dikombinasikan dengan teknologi nuklir, maka Korut akan memiliki kapasitas pemusnah massal yang mengkhawatirkan negara-negara tetangganya. Bahkan disamping nuklir, Korut ditengarai telah memiliki sejumlah gas racun, yang bila perlu, dapat dijadikan hulu ledak bagi rudal-rudalnya.

Percobaan tersebut juga memiliki substansi politis, khususnya terhadap AS, Jepang dan Korsel. Satu hal menarik, Korut memilih tanggal peluncuran, 5 Juli (waktu Pasifik) atau 4 Juli (waktu Atlantik), bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan AS. Dan yang menjadi target atau sasaran tembak politisnya tentunya AS (Jepang dan Korsel). Tulisan ini akan mengulas singkat ’tembakan politis’ Korut terhadap AS (Jepang dan Korsel), dengan sebuah ’peluru’ yang disebut dengan kapabilitas teknologi.

KAPABILITAS TEKNOLOGI RUDAL DAN KEMAUAN POLITIK

Menurut David E. Sanger (2000), mantan penasehat Presiden AS urusan semenanjung Korea di era Clinton, latar belakang pengembangan teknologi rudal Korut adalah sebagai perluasan dari doktrin militer Uni Soviet tentang peran artileri untuk menetralisir garis belakang pertahanan lawan dari jarak jauh. Sejalan dengan kemajuan teknologi, maka fungsi artileri tersebut dapat digantikan dengan roket atau rudal.

Hal menarik dari latar belakang pengembangan teknologi rudal Korut adalah amanat Komite Sentral Partai Buruh pada sidang tahun 1962 yakni ’bentengi negara kita dengan teknologi dan militer’ (Chang Chun-Ik, 1989). Hal menarik lainnya ’teknologi’ menjadi kata-kunci pertama. Amanat tersebut kemudian dituangkan dalam sejumlah program penguasaan teknologi rudal pada tahun-tahun berikutnya.

Rudal pertama Korut adalah jenis anti pesawat S-75 Dvina (kode NATO SA-2 ’Guideline’) yang disuplai Soviet, Desember 1962. Sikap politik untuk menguasai teknologi rudal dinyatakan pemimpin Korut, Kim Il-Sung dalam pengarahannya di Akmil Hamhung, 1965, ”Kita harus memiliki kemampuan teknologi rudal sendiri untuk menghadapi kemungkinan invasi AS, Jepang atau gabungan keduanya” (Yun Dok Min, 2000). Pengarahan tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama penguasaan teknologi rudal dengan Soviet pada tahun yang sama. Pengadaan rudal di akhir tahun ’60-an, yakni rudal anti kapal SS-2c Samlet sengaja dilakukan dalam bentuk knock-down kit, sehingga memungkinkan teknisi Korut memperoleh internalisasi kapabilitas teknologi dibawah asistensi Soviet.

Era ’70-an hubungan Uni Soviet-Korut mendingin karena perbedaan visi politik. Namun Soviet masih terus mensuplai Korut dengan rudal maupun roket. Mulai dari rudal anti tank AT-1 Snapper, roket strategis FROG (Free Rocket Over Ground)-7 sampai dengan rudal jelajah Scud B. Hanya saja Soviet mulai mengurangi dan akhirnya menghentikan asistensi teknis bagi Korut. Menghadapi kondisi tersebut, Korut beralih ke Cina dalam urusan penguasaan teknologi rudal. Korut mengakusisi rudal Cina jenis HQ-2 dan HY-1 Silkworm dalam bentuk knock-down kit tahun 1972.

Dobrakan kemampuan teknologi adalah ketika Korut sukses melakukan reverse-engineering rudal anti tank AT-1 tahun 1975 dan selanjutnya sanggup memproduksi rudal tersebut dengan teknologi domestik. Sukses tersebut mendorong Korut untuk menandatangani program bersama pembangunan rudal jelajah DF-61 dengan Cina, 17 April 1975. Meskipun program tersebut dihentikan tahun 1978, namun kerjasama singkat tersebut sudah cukup bagi Korut untuk mempertajam kapabilitas teknologi di bidang rudal khususnya teknologi sistem kendali. Korut kemudian melanjutkan pengembangan rudal jelajahnya sendiri semenjak 1979 dan memperluas program kerjasamanya dengan Mesir dan Libya. Buah usaha keras Korut adalah ketika mereka sukses menguasai seluruh rantai proses penguasaan teknologi rudal dan berhasil meluncurkan rudal jelajah Scud B produksi sendiri, April 1983.

Jelas sudah, bahwa keberhasilan pengembangan teknologi rudal Korut adalah kombinasi dari kemauan politik (political will) dan tindakan politik (political deeds) yang terakhir ini diwujudkan dalam bentuk program internalisasi kapabilitas teknologi yang terencana dan pantang menyerah.

KAPABILITAS TEKNOLOGI NUKLIR DAN KEMAUAN POLITIK

Berbeda dengan motif pengembangan teknologi rudal yang sepenuhnya militer, latar belakang pengembangan teknologi nuklir merupakan kombinasi motif pembangunan ekonomi, kebutuhan energi dan keperluan militer. Perjalanan nuklir Korut diawali dengan penemuan tambang monazite oleh geolog Soviet di wilayah Korut tahun 1947, yang dilanjutkan dengan ekspor uranium untuk Soviet tahun ’50-an, rata-rata 9.000 ton uranium/tahun. Pembelajaran lebih mendalam tentang nuklir dimulai dengan pemanfaatan nuklir untuk pemenuhan kebutuhan energi yang diawali dengan pengiriman tenaga terdidik untuk belajar teknologi (energi) nuklir ke Uni Soviet tahun 1956.

Meski Korut mulanya hanya berminat menjadikan nuklir untuk keperluan perdamaian (pemenuhan kebutuhan energi) namun konstelasi politik di semenanjung Korea era perang dingin, telah menjadikan negara itu harus berpaling pada opsi aplikasi nuklir untuk militer. Momen penting bagi Korut adalah ketika Presiden AS Dwight Eisenhower mencetuskan direktif no NSC 5702/2 bulan Agustus 1957, yang isinya adalah otorisasi dari Presiden AS untuk menempatkan senjata nuklir di Korsel. US Army menindaklanjuti direktif tersebut dengan menempatkan artileri roket-nuklir kaliber 288 mm dan rudal jelajah Honest-John berhulu-ledak nuklir di Korsel, Januari 1958.

Sikap AS diatas dijawab Soviet dengan membantu Korut mendirikan Pusat Pelatihan Senjata Atom di kota Kilchu-Kun pada tahun yang sama. Setahun kemudian Soviet dan Korut menandatangi program kerjasama nuklir yang dimulai dengan pembangunan pusat riset nuklir di Yongbyon-Kun dengan asistensi Soviet. Kerjasama yang dimulai dengan riset adalah indikasi bahwa kapabilitas teknologi menjadi titik beratnya. Hal ini tampak dengan berdirinya sederetan lokus pembelajaran teknologi nuklir, antara lain Institut Riset Fisika-Nuklir Yongbyon-Kun (1964), Fakultas Teknologi Nuklir Universitas Kim-Chaek (1964) dan Institut Isotop Radioaktif Chong-Jin (1965).

Tahun 1962 Soviet mensuplai Reaktor Atom IRT-2000 kapasitas 2 MW untuk keperluan riset. Sikap politik untuk menguasai teknologi nuklir diwujudkan dalam pidato pemimpin Korut Kim Il Sung, Oktober 1963 yang menyatakan, ”bangsa kita tidak memiliki senjata nuklir, akan tetapi menghadapi serangan nuklir bukan dengan menggali lubang dan bersembunyi didalam tanah”. (Chang Chun-Ik, 1989). Tahun 1975 Korut mendirikan Pusat Pemrosesan Isotop dan kerja keras Korut berbuah pada tahun 1977 ketika insinyur Korut sanggup menggandakan kapasitas reaktor IRT-2000 dari 2 MW menjadi 4 MW dengan teknologi domestik. Kim Il Sung kemudian menyatakan bahwa,”Bangsa kita tidak perlu khawatir lagi menghadapi serangan nuklir dari siapapun” (Chang Chun-Ik, 1989).

KAPABILITAS TEKNOLOGI SEBAGAI POSISI TAWAR POLITIK

Geliat ekonomi Korut memang tidak sebaik Cina, Jepang dan Korsel. Semenjak tahun ’70-an ekonomi Korut dimotori oleh hutang luar negeri yang digunakan untuk modernisasi pabrik dan menggerakkan sektor manufaktur. Namun sejumlah inefisiensi telah menjadikan Korut terpaksa menjadwalkan kembali hampir seluruh hutang luar negerinya. Bahkan di era ’90-an ekonomi Korut mengalami kontraksi hebat dan pemerintahnya tidak sanggup lagi mengalokasikan dana untuk pembayaran hutang. Juli 2002 lalu pemimpin Korut, Kim Jong-Il (pengganti Kim Il Sung) telah menggagas reformasi ekonomi dengan memperluas akses ekonomi Korut ke pasar global melalui devaluasi mata uang, revisi harga komoditas tertentu, penyesuaian upah buruh serta upaya perbaikan mikroekonomi lainnya.

Yang menjadi kasus adalah bahwa program reformasi ekonomi Korut memang mau tidak mau bergantung pada sikap politis Washington, Seoul dan Tokyo, karena memang 3 negara inilah yang menjadi pintu utama Korut untuk masuk ke arena pasar internasional. Hanya saja, bagi Korut sikap politis ke-3 negara tersebut, sampai sejauh ini, masih belum sepenuhnya seperti yang diharapkan.

AS, Korsel dan Jepang umumnya masih bersikukuh bahwa pemulihan ekonomi Korut akan berimplikasi langsung pada peningkatan kapabilitas teknologi di bidang rudal dan nuklir, yang mana hal tersebut justru merupakan disinsentif bagi ke-3 negara tersebut.

Kondisi diatas telah berlangsung berlarut-larut dan bagi Korut ketika negara-negara yang diharapkan memberikan dukungan tidak bereaksi semestinya, bahkan melakukan hal yang sebaliknya, maka Korut memungkinkan untuk melakukan ’pembalasan’ yang sepadan sehubungan dukungan kapabilitas teknologi (yang relatif) memadai. Andaikan Korut tidak memiliki kapabilitas teknologi seperti diatas, maka status negara ini tentunya dalam posisi lebih lemah dalam melakukan posisi tawar (bargaining position) dengan negara lain. Kapabilitas teknologi Korut telah memaksa AS untuk berhitung, selain karena arsenal Korut telah mencapai 600-800 rudal balistik, negara ini telah mengekspor teknologi tersebut ke negara lain seperti Iran, Pakistan, Serbia, Syria, Mesir dan Libya (dahulu juga Irak).

Bagi AS, Korsel dan Jepang, insentif untuk pemulihan ekonomi Korut harus menjadi agenda paling utama perundingan masalah nuklir dan rudal. Proses negosiasi yang terstruktur dan ditujukan untuk adanya suatu peningkatan kohesivitas dan pemahaman kolektif dari kondisi ekonomi Korut terkait dengan program nuklir dan rudalnya harus diartikulasikan dengan baik. Namun demikian, kasus Korut telah membuka mata publik bahwa kapabilitas teknologi suatu bangsa akan sanggup memberikan posisi tawar politik yang lebih seimbang bagi bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai tekanan dari bangsa-bangsa lain.

Monday, July 24, 2006

ALUTSISTA, PILIHAN MANA YANG LAYAK DI AKUISISI ?

Merujuk pada kedatangan Menhan AS Donald Rumsfeld beberapa waktu lalu, serta pengajuan permohonan Presiden RI untuk pemulihan kembali kerjasama militer RI-AS secara permanen, maka terbentang sejumlah kemungkinan (dan sekaligus juga kesempatan) untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negeri ini.

Dari sejumlah aspek luas peningkatan kapasitas pertahanan salah satunya adalah akuisisi atau pengadaan alat utama sistem kesenjataan yang lazim disingkat dengan alutsista. Pengadaan alutsista bagi suatu negara merupakan aspek yang juga sebenarnya cukup kompleks karena terkait antara lain dengan strategi pertahanan, orientasi geo-politik dan tentunya sumber anggaran yang tersedia.

R.I sudah lama ’akrab’ dengan alutsista produk AS. Sebagai bekas jajahan Belanda, dimana Kerajaan Belanda pasca Perang Dunia II memperoleh seluruh alutsista buatan AS, maka tidak heran jika ketika penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI, hampir sebagian besar alutsista yang dimiliki negeri ini buatan AS. Hanya ketika terjadi konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia tahun ’60 an, maka R.I sempat mengakuisisi sejumlah besar alutsista buatan Uni Soviet dan Eropa Timur, namun di era itu pun, masih banyak alutsista buatan AS yang berdinas di Angkatan Bersenjata R.I.

Sebagai negara adidaya dan salah satu produsen alutsista terbesar di dunia, maka AS bisa dikatakan sanggup memasok berbagai jenis senjata yang dibutuhkan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun. Dari yang paling sederhana seperti senjata ringan sampai dengan senjata pemusnah massal semuanya tersedia. Walaupun tentunya tidak semuanya dapat diakuisisi begitu saja oleh negara pembeli, karena AS (dan sebagian besar negara produsen senjata) menempatkan kepentingan politiknya dalam setiap transaksi produk alutsistanya.

Andaikan RI sanggup mengakuisisi alutsista buatan AS, tentunya dengan pertimbangan anggaran belanja yang cukup dan adanya otorisasi dari pemerintah AS, maka jenis alutsista seperti apa yang sekiranya cocok untuk peningkatan kapasitas pertahanan negeri ini yang paling efektif ?

POLA PERTAHANAN DAN ALUTSISTA

Idealnya memang alutsista harus buatan atau produk dalam negeri sendiri. Selain hal ini menjadikan bangsa tersebut mandiri dalam pengelolaan pola pertahanannya, juga merupakan suatu unsur yang akan memantapkan posisi geo-politis dan juga menjamin daya penggetar (atau deterrent effects) yang relatif lebih baik dibandingkan dengan negara yang alutsistanya adalah produk luar.

Terlepas dari hal tersebut, keberadaan alutsista dan pola pertahanan suatu negara biasanya bersifat resiprokal atau timbal balik. Dalam artian bahwa pola pertahanan suatu negara akan membutuhkan alutsista tertentu dan dengan memperhatikan jenis (dan kuantitas) dari alutsista yang dimiliki suatu negara, maka dapat diperkirakan pola pertahanan yang dianut oleh negara tersebut.

Kalau dilihat dari jenis (dan kuantitas) alutsista yang dimiliki RI saat ini, maka dapat diperkirakan bahwa pola pertahanan RI bersifat defensif dan memberikan nilai penting pada pola pertahanan bersama (mutual defense) dengan negara-negara tetangga. Jenis alutsista yang dimiliki RI, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand memang relatif identik, misalnya RI menggunakan F-16, demikian juga Singapura dan Thailand, sementara RI menggunakan pesawat penyerang Hawk Mk-109/209, yang mana pesawat tersebut juga dipakai oleh Malaysia. Demikian juga tank jenis AMX-13 yang digunakan RI juga dipakai oleh Singapura (walaupun telah dimodernisir), dan tank Scorpion yang dipakai RI juga memperkuat Malaysia. Kendaraan tempur (ranpur) jenis V-150 Commando digunakan RI, Thailand dan Filipina demikian halnya dengan jet F-5 yang memperkuat RI, dipakai oleh Thailand, Singapura dan Filipina.

Hal yang sama juga berlaku pada matra laut dimana kekuatan AL negara RI, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand umumnya berbasiskan kombinasi antara kapal perang kelas fregat, korvet dan kapal selam. AL Thailand walaupun saat ini sudah memiliki kapal induk, akan tetapi fregat dan korvet tetap merupakan unsur utama dari kekuatan maritimnya,

Postur defensif yang berorientasi pada mutual defense yang dianut RI memang saat ini dibekali dengan alutsista dari fabrikan yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Walaupun tidak semuanya buatan AS, namun porsi buatan AS masih cukup banyak. Bagi TNI AD antara lain, ranpur Cadillac V-150 Commando, Cadillac Commando Scout dan Commando Ranger adalah buatan AS, demikian pula meriam lapangan (field gun) jenis M-101 serta helikopter Bell-205. Fregat TNI AL kelas Claude Jones adalah juga buatan AS, demikian pula peluru kendali anti kapal jenis MGM-84 Harpoon. Bagi TNI AU alutsista buatan AS meliputi jet tempur F-16A/B, F-5E/F, pesawat counter-insurgency (COIN) OV-10F (yang saat ini relatif sudah jarang dioperasikan), pesawat angkut jenis C-130 B/H/H-30 Hercules, pesawat patroli maritim jenis Boeing B-737 MPA dan rudal rudal jenis AGM-65, AIM-9P2 dan AIM-9P4.

PILIHAN ALUTSISTA

Terhadap negara seperti RI bisa dipastikan AS akan memberikan sejumlah batasan-batasan pada penjualan berbagai jenis persenjataannya. Paling tidak ada 4 batasan yang akan diberlakukan AS. Yang pertama tentunya masalah politis, yakni sikap dan pemahaman orientasi politik luar negeri RI bagi AS. Yang kedua adalah menyangkut masalah pembatasan lomba senjata di regional Asia Tenggara. Dalam kaitan ini di era ’90 an AS pernah menolak permintaan Thailand untuk menjual rudal Hughes AIM-120 AMRAAM, sehubungan bahwa penjualan tersebut, akan mendorong negara-negara ASEAN untuk juga mengakuisisi rudal sejenis.

Yang ketiga adalah upaya AS untuk mengendalikan kapasitas pertahanan, dan tentunya juga kapasitas proyeksi kekuatan di regional Asia Tenggara. Batasan ketiga dapat berimplikasi pada pembatasan kuantitas dari alutsista yang akan diakuisisi oleh negara pembeli. Dan batasan terakhir adalah masalah kandungan teknologi. Jelas bahwa alutsista yang dijual ke negara konsumen tentunya telah diturunkan kandungan teknologinya pada tahapan yang sedemikian, sehingga tidak setingkat (atau secanggih) dengan yang digunakan oleh AS sendiri. Untuk urusan teknologi, AS malah juga melakukan pembatasan pada negara sekutu terdekatnya. Contoh kasus ini adalah ketika AS melepas console untuk mengangkut rudal jarak menengah jenis AIM-7F Sparrow pada jet F-4F buatan McDonnell Douglas yang ditransfer ke Jerman di era 70 an. Padahal dimasa itu, Jerman (yang waktu itu masih Jerman Barat) berhadapan langsung dengan musuh AS yakni Uni Soviet.
Menimbang pada keempat batasan diatas, maka tampaknya secara realistis, tidak banyak pilihan bagi RI untuk pengadaan jenis maupun jumlah alutsista dari AS, kecuali beberapa jenis alutsista yang telah pernah diberikan AS. Dan andaikan RI memiliki sumber dana untuk pengadaan alutsista yang cukup, pembatasan kuantitas pengadaan alutsista diperkirakan masih akan diberlakukan oleh AS.

Sehubungan dengan hal tersebut, sekaligus dikaitkan dengan mutual defence capabilities, maka RI dapat memberikan prioritas pada upaya untuk operasionalisasi kembali dari sejumlah alutsista buatan AS. Misalnya untuk matra udara adalah operasionalisasi dari jet F-16 A/B dan F-5E/F. Jika memungkinkan juga melakukan modernisasi dari F-5E/F. Selanjutnya adalah penambahan armada F-16 A/B (jumlah F-16 yang ada sekarang sudah sangat minim untuk difungsikan sebagai pertahanan udara), penambahan jumlah rudal AGM-65, AIM-9P2 dan P4 (yang mana rudal-rudal ini juga mempersenjatai pesawat tempur Hawk Mk-109/209) dan armada pesawat angkut jenis C-130 Hercules. Penjualan jet F-18 ke Thailand dan Malaysia barangkali juga dapat dipandang sebagai otorisasi AS pada alutsista dirgantara selain F-16. F-18 memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan F-16, sehingga pengadaan armada F-18 untuk TNI AU juga dapat dijadikan konsiderans karena juga memperluas kemungkinan mutual defence capabilities dengan Australia, dimana RAAF (Royal Australian Air Force, AU Australia) menggunakan F-18. Bagi matra laut adalah modernisasi fregat kelas Claude Jones dan penambahan rudal MGM-84 Harpoon untuk TNI AL. Sedangkan matra darat dapat berupa penambahan jumlah sekaligus alih teknologi ranpur jenis Cadillac V-150 Commando dan Commando Ranger.

Untuk memperkuat patroli laut, dapat diajukan pengadaan pesawat Patroli Maritim yang high endurance dari jenis P3 Orion, pesawat ini memiliki banyak varian, dan dapat dipilih varian yang paling sesuai untuk RI. Alternatif lain adalah upaya untuk modernisasi dari jet patroli maritim Boeing B-737 MPA (Maritime Patrol Aircraft) yang telah lama berdinas di TNI AU.